Dualisme Hukum Antara Qanun Jinayat dan Undang-Undang Perlindungan Anak Dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Perspektif LBH Banda Aceh)

Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Aceh terbilang masih serius. Terdapat 2 lembaga peradilan yang mengadili, yaitu Mahkamah Syar’iyah dengan berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, dan Pengadilan Negeri dengan berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dengan adanya dua landasan hukum dan peradilan tentu juga terdapat dua ketentuan hukum yang berbeda di dalamnya yang menyebabkan persoalan bagi korban dalam mencari kepastian hukum, perlindungan hukum serta mencari keadilan bagi korban (hal ini juga juga disebut dualisme hukum). Fokus penelitian dalam skripsi ini adalah, bagaimana proses penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di Aceh dan bagaimana dualisme hukum dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak menurut LBH Banda Aceh. Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris yaitu menelaah Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak serta mengkaji perspektif LBH Banda Aceh. Adapun hasil penelitian yang penulis dapatkan adalah proses penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Aceh masih lemah, hal ini bisa dilihat terutama dalam hal pembuktian dan perlindungan korban. Dualisme hukum penanganan kekerasan seksual terhadap anak di Banda Aceh menurut LBH Banda Aceh tidak dipayungi oleh regulasi yang secara komprehensif harusnya hadir untuk melindungi korban.