Pengisian Kekosongan Jabatan Gubernur Dari Unsur TNI/POLRI Ditinjau Dari Fiqh Siyasah Dusturiyah (Studi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002)

Pengaturan pengisian jabatan pejabat tinggi pratama di daerah telah diatur
dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Intansi Pemerintah, dan juga terkait limitasi atau jangka waktu terhadap kekosongan jabatan tertentu yang ditinggalkan yang terdapat pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Persoalan yang hendak dikaji dalam skripsi ini adalah, Pertama, bagaimana ketentuan undang-undang nomor 5 tahun 2014 dan undang-undang nomor 2 tahun 2002 tentang pengisian jabatan gubernur dari TNI/Polri. dan Kedua, bagaimana tinjauan fiqh siyasah dusturiyah terhadap pengisian kekosongan jabatan gubernur menurut undang-undang nomor 5 tahun
2014 dan undang-undang nomor 2 tahun 2002. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data (library research). Berdasarkan hasil dan penelitian skripsi ini menunjukan bahwa, Undang- Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berlawanan langsung dengan Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 Tentang Kepolisian yang dilarang melibatkan diri dalam hal pemerintahan dan politik kerena akan memunculkan Dwifungsi dari instansi terkait baik Kepolisian dan TNI hal tersebut juga mengakibatkan ketidakjelasan perihal pengisian dan/atau pergantian jabatan kepala daerah. Serta kesimpang siuran
Undang-Undang. Padahal sebagai hukum yang bersifat khusus (lex specialis) yang mengesampingkan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah hendaknya mengesampingkan hukum Tentang Pemerintahan Daerah yang pada hakikatnya bersifat umum (lex generalis).