Tinjauan Maqashid Syari’ah Atas Putusan Badan Pengawas Pemilu Nomor 001/ADM.PTS/BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017

Kasus Partai Gabungan Rakyat Aceh Mandiri (GRAM) dengan KIP pada tahun 2017 yang menyatakan partai GRAM tidak memenuhi syarat oleh KIP untuk ikut serta dalam Pilkada. Namun pihak partai GRAM merasa dirugikan atas keputusan ini sehingga mengajukan laporan kepada Bawaslu, selanjutnya dari kajian Bawaslu mengeluarkan putusan bahwa KIP dinyatakan melakukan pelanggaran administrasi sehingga KIP harus memberikan kesempatan kembali kepada partai GRAM untuk mendaftar kembali untuk ikut serta dalam Pilkada. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana pelanggaran Pilkada yang diadili oleh keputusan Bawaslu dengan keputusan Nomor: 001/ADM.PTS/BWSL-PROV.AC/PEMILU/XI/2017 dan bagaimana pelanggaran Pilkada dalam putusan Bawaslu ditinjau dalam perspektif maqashid syari’ah. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian kepustakaan dan pendekatan kasus. Dalam penyelenggaraan Pilkada Bawaslu memiliki wewenang dan kewajiban untuk melakukan pencegahan terhadap pelanggaran-pelanggaran dalam pemilu dapat dilihat Putusan Bawaslu menyangkut sengketa proses pemilu yang meloloskan beberapa partai politik yang tak lolos dalam proses verifikasi peserta pemilu 2017. Bawaslu mengabulkan gugatan pemohon dari partai Gabungan rakyat Aceh Mandiri (GRAM) terkait tata cara dan prosedur pendaftaran partai politik calon peserta pemilu, KIP pun diperintahkan memperbaiki tata cara dan prosedur pendaftaran parpol dengan menerima dokumen pendaftaran sesuai ketentuan Pasal 176. Dapat dilihat maqashid yang terkait dengan pelanggaran partai GRAM menggunakan kaidah Wasa’il, jika dikaitkan dengan pelanggaran Pilkada maka hukum tujuan yang dimaksud adalah memelihara tatanan hidup umat melalui pemeliharaan agama, dengan menjamin diselenggarakannya tugas dan fungsi instansi dengan baik sehingga dapat mewujudkan efektivitas pelaksanaan pilkada. Dari uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa putusan Bawaslu sudah memenuhi masqashid syari’ah dengan menggunakan kaidah wasa’il untuk mendapatkan kemaslahatan dan keadilan bagi semua pihak.