Standarisasi Mustahiq Zakat Pada Beasiswa Yayasan Baitul Maal BRI Banda Aceh Dalam Perspektif Hukum Islam

Pada saat ini, zakat sebagai salah satu ibadah yang wajib dilaksanakan oleh setiap orang muslim yang telah memenuhi syarat memiliki potensi untuk lebih berkembang. Besarnya potensi itu sangat memungkinkan terjadinya kesalahan pada tahap pengelolaan zakat terutama dalam penetapan kepada siapa dana zakat tersebut akan disalurkan. Sehingga sangat penting adanya sistem yang baik dan teratur yang dijalankan oleh Lembaga pengelola dana zakat untuk meminimalisir terjadinya kesalahan-kesalahan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem yang digunakan oleh Yayasan Baitul Maal BRI Banda Aceh dalam menetapkan mustahiq zakat pada saat perekrutan beasiswa, untuk mengetahui bagaimana standarisasi mustahiq yang ditetapkan oleh YBM BRI Banda Aceh dan untuk mengetahui bagaimana hal tersebut jika ditinjau menurut hukum Islam. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan tipe penelitian deskriptif analisis yaitu penulis menggunakan metode penelitian lapangan (field research) dan metode penelitian kepustakaan (library research). Hasil dari penelitian menunjukan bahwa YBM BRI Banda Aceh menetapkan standarisasi mustahiq sesuai Fatwa MUI yaitu calon mustahiq merupakan seseorang pelajar yang berasal dari keluarga kurang mampu namun berprestasi di bidang akademik, mereka menggolongkan pelajar tersebut kedalam ashnaf fi sabilillah . YBM BRI Banda Aceh menggunakan sistem yang terstruktur dalam menetapkan mustahiq, diawali dengan proses mendapatkan calon mustahiq melalui seleksi online. Setelah berhasil mendapatkan calon mustahiq Pihak YBM BRI Banda Aceh akan melakukan Verifikasi berkas dengan cara survey langsung atau hanya via telpon. Setelah itu akan dilakukan musyawarah non formal untuk menetapkan mustahiq yang berhak menerima zakat beasiswa. Menurut hukum Islam hal tersebut diperbolehkan memberikan dana zakat dalam bentuk beasiswa kepada ashnaf fi sabilillah yang telah memenuhi syarat dari ulama kontemporer maupun fatwa DSN MUI.