Collaborative Governance Dalam Penanganan Prostitusi Online Di Kota Banda Aceh

Pelaku Prostitusi Online sangat penting diatasi mengingat saat di Kota Banda Aceh sudah ditemukan banyak kasus. Namun, untuk menangani perilaku melang-gar hukum tersebut, penting kerja sama antara lembaga yang diberikan wewenang oleh pemerintah Kota Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ben-tuk Collaborative Governance penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh dan Faktor pendukung dan penghambat penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Adapun informan dalam penelitian ini terdiri dari Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, Dinas Syariat Islam, Tuha Peut dan pihak Hotel. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara serta studi doku-mentasi. Adapun hasil penelitian diketahui bahwa bentuk Collaborative Govern-ance penanganan prostitusi online di Kota Banda Aceh melibatkan lembaga Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul Hisbah, Dinas Syariat Islam, dan Tim Pengawas Syariat Islam di Tingkat Gampong. Bentuk kolaborasi ini dengan cara membentuk struktur jaringan dalam menjaring kasus Prostitusi Online, adanya komitmen antar lembaga terhadap penanganan prostitusi online, adanya rasa saling percaya sesama lembaga yang terlibat dalam penanganan prostitusi online, terjalinnya kerja sama berupa Governance, adanya pola akses antaraa ata-san dan bawahan, pembagian tanggung jawab, setiap lembaga melakukan berbagai informasi dan serta akses terhadap sumber daya yang ada dalam penanganan Pros-titusi Online di Kota Banda Aceh. Faktor pendukung adanya kerja sama yang kuat antar lembaga baik Kepolisian, Satuan Polisi Pamong Praja, Wilayatul His-bah, Dinas Syariat Islam, Tuha Peut dan pihak Hotel. serta kuatnya dukungan pemerintah dalam mengimplementasikan Syariat Islam di Kota Banda Aceh. Se-dangkan Faktor penghambat penanganan Prostitusi Online di Kota Banda Aceh ialah kecanggihan teknologi informasi yang digunakan pelaku sehingga menyulit-kan pihak penegak hukum dalam mengetahui perilaku Prostitusi tersebut serta keterbatasan tenaga SDM yang ahli dibidang teknologi.