Tindakan Hukum Terhadap Motor “Knalpot Bising” Oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh

Penegakan hukum adalah proses menegakkan atau benar-benar memfungsikan suatu norma hukum sebagai pedoman perilaku dalam berlalu lintas atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa atau juga menjadi suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan-keadilan. Knalpot adalah sarana pembuangan gas buang yang ditimbulkan oleh pembakaran dalam mesin saat mesin tersebut dinyalakan. Kenyataan dimasyarakat seringkali pengendara sepeda motor memodifikasi dengan cara mengganti knalpot, dengan knalpot yang mempunyai suara lebih keras atau lebih dikenal dengan sebutan knalpot bising. Sebenarnya penggantian knalpot tersebut merupakan sebuah kesalahan atau pelanggaran yang ditimbulkan oleh pelaku, hal tersebut bisa dilihat oleh suara yang ditimbulkan dijalanan umum bahkan gas buang yang dihasilkan berpotensi menimbulkan penyakit. Permasalahan yang diajukan adalah bagaimana implementasi peraturan mengenai penggunaan “knalpot bising” di jalanan umum, penegakan hukum apa yang dilakukan oleh Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menangangi maraknya penggunaan “knalpot bising” dan bagaimana analisa tindakan hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh dalam menangani penggunaan “knalpot bising” tersebut. Untuk mencapai tujuan penelitian, peneliti menggunakan metode yuridis emperis. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pengendara knalpot bising itu merupakan pelanggaran karena telah melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang Nomor 22 Tahun 2009. Akan tetapi hal tersebut tidak terlepas dari faktor manusia yang melaksanakannya sendiri. Kepolisian Resor Kota Banda Aceh juga telah melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang dengan tindakan tilang dan penyitaan sampai dengan pemotongan knalpot bising untuk memberikan efek jera terhadap pelaku pelanggaran dengan mempertimbangkan dampak dari polusi knalpot bising yang merusak kesehatan manusia tetapi juga merusak lingkungan.