Analisis Praktik Perkawinan Paksa Karena Adanya Hak Ijbar Wali Pada Masyarakat Kecamatan Glumpang Tiga Kabupaten Pidie

Perkawinan paksa adalah perkawinan atas dasar tidak ada kerelaan dari salah satu pihak. Dalam praktiknya banyak pasangan yang terhalang oleh hak ijbar yang dimiliki oleh wali dari anak perempuan. Pada dasarnya hak ijbar dipandang sebagai wujud perlindungan dan kasih sayang wali terhadap anak perempuan, namun konsep hak ijbar dinilai telah mendiskriminasikan kaum perempuan serta bertentangan dengan prinsip keadilan bagi kaum perempuan tanpa mendapatkan persetujuan dari yang bersangkutan. Oleh karena itu permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini adalah bagaimana praktik perkawinan paksa karena adanya hak ijbar wali, apa penyebab terjadinya kawin paksa, apa dampak dan pengaruh dari kawin paksa dan bagaimana penerapan hak ijbar wali dalam perkawinan paksa. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan, dengan metode wawancara dan dokumentasi penelitian ini bersifat analisis deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian ini praktik perkawinan paksa yang dilakukan oleh masyarakat kecamatan Glumpang Tiga kabupaten Pidie didasari ketidak relaan dari anak perempuan dan rata rata anak perempuan yang dipaksa menikah masih berusia sangat muda, Penyebab terjadinya kawin paksa karena adanya kebiasaan adat dari generasi sebelumnya yang sebagian besar menikah karena dipaksa oleh karena itu masih menanamkan adat ini kepada anaknya, penyebab lain yaitu faktor mendekatan kekerabatan bertujuan mempererat kekeluargaan dan juga minimnya pengetahuan wali tentang hukum perkawinan, dampak dan pegaruh dari kawin paksa tidak adanya rasa cinta dan kasih sayang diantara keduanya dapat berpengaruh ke jenjang perceraian,dan apabila terjadinya perceraian putusnya silaturrahmi antara kedua keluarga. Penerapan hak ijbar jika atas dasar tanggung jawab dan sesuai syarat yang telah ditentukan tidak merugikan anak itu boleh dilakukan jika penerapan nya lebih ke arah cara ikrah memaksa atas dasar merugikan anak tidak boleh dilakukan karena bagaimanapun unsur dari hak ijbar adalah kerelaan dari pihak-pihak yang terkait. Dalam suatu akad khusunya akad perkawinan harus memenuhi asas atau dasar yang sesuai hukumnya demi menentukan keabsahan dalam perkawinan.