Penegakan Hukum Terhadap Penunggakan Pajak Kendaraan Bermotor (Pkb) Ditinjau Menurut Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pajak Aceh (Studi Kasus di Kabupaten Nagan Raya)

Di Indonesia, salah satu penerimaan negara yang sangat penting adalah pajak. Pajak merupakan sumber pendapatan Negara yang dilakukan oleh Pemerintah dan diatur berdasarkan Perundang-undangan. Pemungutan pajak di Indonesia diatur dalam Pasal 23 A Undang-Undang Dasar yang berbunyi Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan Undang-Undang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (1) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa jenis Pajak Provinsi ditetapkan sebanyak 5 (lima) jenis pajak salah satunya Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Kabupaten Nagan Raya banyak permasalahan pajak kendaraan yang terjadi penunggakan, yang seharusnya penunggakan pajak kendaran dapat di beri saksi penilangan. Kejadian penunggakan tersebut sering terjadi di akibatkan masyarakat tidak taat terhadap peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. Peneliti ini mengkaji Bagaimana mekanisme pembayaran pajak kendaraan bermotor menurut Peraturan Perundang-Undangan. Kedua Apa yang menjadi faktor penghambat masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor, dan ketiga Bagaimana penegakan hukum terhadap ketidakpatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor di Kabupaten Nagan Raya ditinjau menurut Qanun Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Pajak Aceh. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian yuridis empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa, Mekanisme pembayaran pajak di atur dalam Pasal 13 mulai pendaftaran, penerbitan SKKP, penerimaan pembayaran, percetakan dan pengesahan, penghimpunan dan penggabungan serta penyerahan serta pengarsipan. Faktor-faktor yang menjadi penghambat atas penegakan keterlambatan pembayaran pajak kendaraan bermotor ada 4 yaitu: permasalahan ekonomi, jarak kecamatan wilayah jauh dari kantor samsat, menunggu pemutihan pokok, dan kendaraan yang hanya digunakan untuk berkebun. Pemberian saksi dari Samsat Kabupaten Nagan Raya ada dua yaitu sanksi administrasi denda dan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 %.