Analisis Perbandingan Undang-Undang ITE Dengan Fiqih Siyasah Tentang Kebebasan Berpendapat

Husni Ali, 170105079 (2021) Analisis Perbandingan Undang-Undang ITE Dengan Fiqih Siyasah Tentang Kebebasan Berpendapat. Masters thesis, UIN Ar-Raniry.

[thumbnail of Analisis Perbandingan Undang-Undang ITE] Text (Analisis Perbandingan Undang-Undang ITE)
Husni Ali, 170105079, FSH, HTN, 082217521355.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (5MB)

Abstract

Kajian ini untuk menjawab permasalahan Analisis Perbandingan Undang-Undang ITE dengan Fiqih Siyasah tentang Kebebasan Berpendapat. Kemajuan teknologi menyebabkan lahirnya hak baru yaitu hak mendapat informasi, menyimpan dan menyebarkan informasi. Faktanya kehadiran Undang-Undang ITE membatasi hak kebebasan berpendapat dalam media sosial yang diakui oleh konstitusi. Rumusan masalahnya ialah Pertama, Bagaimana kebebasan berpendapat menurut Undang-Undang ITE dan fiqih siyasah, serta bagaimana analisis Undang-Undang ITE tentang kebebasan berpendapat ditinjau dari perspektif fiqih siyasah. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum yuridis normatif, menggunakan jenis penelitian kepustakaan (library research) yakni mengkaji hukum yang tertulis juga fakta di lapangan dengan menggunakan pola deskriptif analitik untuk mendeskripsikan atau memberi gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data yang telah terkumpul dengan membuat kesimpulan. Dari hasil penelitian didapati bahwa Undang-Undang ITE telah membatasi hak warga negara dalam berpendapat di media sosial, karena bertentangan dengan UUD 1945. Dalam penyelesaian nya berlaku asas preferensi atas berlawanan aturan yang berlaku, sehingga penyelesaian nya mengutamakan asas lex specialis derogat legi general untuk memberikan kepastian hukum kepada masyarakat. Dalam fiqih siyasah terkait dengan kebebasan berpendapat justru berbanding terbalik, karena kebebasan berpendapat bukan merupakan hak akan tetapi sebuah kewajiban, karena dengan kebebasan berpendapat dapat melahirkan ide dan pemikiran baru dalam pembaharuan meskipun demikian kebebasan berpendapat dalam Islam harus mengedepankan etika dan adab. Analisis dalam tinjauan fiqih siyasah dalam kajian Al-hurriyah, ditemukan bahwa Undang-Undang ITE tidak dapat membedakan antara kritik dan penghinaan, untuk itu Islam menggabungkan antara kebebasan dan batasan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa kedua analisis tersebut memiliki perbedaan yang sangat mendasar, meskipun Undang-Undang ITE mengedepankan asas preferensi namun fiqih siyasah mengutamakan etika dan adab.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Husni Ali Husni
Date Deposited: 29 Dec 2022 02:45
Last Modified: 29 Dec 2022 02:45
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24968

Actions (login required)

View Item
View Item