Kewenangan Aparatur Gampong Dalam Menyelesaikan Perkara Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Melalui Penyelesaian Secara Adat Ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Gampong Keude Linteung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya)

Penelitian ini bertujuan untuk melihat bagaimana kewenangan aparatur gampong dalam menyelesaiakan perkara anak yang berhadapan dengan hukum ditinjau dari hukum Islam praktek pelaksanaan penyelesaiannya. Metode yang digunakan dalam penelitian adalah metode empiris dengan subjek aparatur gampong, sampel dalam penelitian ini yaitu aparatur gampong keude linteung. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah observasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kewenangan aparatur gampong dalam penyelesaian perkara ABH dilitinjau dari hukum Islam itu juga memiliki konsep sama dengan restorative justice bagi anak yang melanggar hukum termasuk nilai-nilai al-Maqasid asy-Syari’ah. Kemudian juga nilai-nilai al-Maqasid asy-Syari’ah yang terdapat dalam restorative justice bagi anak yang melanggar hukum berpegang pada adanya proses pemaafan dan perdamaian dari korban kepada pelaku. Pemaafan dalam perjanjian perdamaian Berkaitan dengan hal ini, dapat ditemukan bahwa konsep pemaafan dalam Islam dapat ditemukan secara mudah pada kasus jarimah qisas-diyat. Islam mengenal adanya sistem rekonsiliasi yang melibatkan korban/wali/ wali pelaku bersama dengan qhadi, ini selaras dengan Qanun-qanun tentang kehidupan Adat yang mana mengedepakankan aspek perdamaian dalam menyelesaikan permasalahan ABH. Dari segi pelaksanaan di gampong keude linteung memiliki delapan tahapan dan Pelaksanaan pada anak akan lebih di pantau yaitu adanya pendampingan, sistem pemeriksaan yang tidak dilakukan terbuka untuk umum, dari segi pemberian sanksi yang bersifat membina, dan mendapatkan perlindungan pasca penyelesaian