Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh Dalam Tinjauan Hukum Positif dan Hukum Islam

Plat Kendaraan Bermotor merupakan identitas wajib yang menjadi kelengkapan pada setiap kendaraan bermotor. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang berhak mengeluarkan plat kendaraan bermotor adalah pihak kepolisian. Namum untuk pembuatan dan penjualan plat kendaraan bermotor merupakan peluang bisnis dan sumber mata pencaharian bagi sebagian masyarakat yang mempunyai keahlian dalam hal memodifikasi plat kendaraan, guna untuk memenuhi keinginan banyak masyarakat yang tidak terlalu menyukai plat kendaraan resmi yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian. Hal ini menjadikan adanya pelanggaran hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ilegal di Banda Aceh, bagaimana Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh dalam Tinjauan Hukum Positif, dan bagaimana Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh dalam Tinjauan Hukum Islam. Penulis menggunakan metode penelitian yang meliputi metode penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan. Teknik pengumpulan data berasal dari wawancara, observasi dan dokumentasi. Hasil penelitian dari Praktik Pembuatan dan Penjualan Plat Kendaraan Ilegal di Banda Aceh yaitu praktik dalam hal pembuatan dan penjualan plat kendaraan belum ada aturan hukum yang diberikan secara khusus kepada penjual plat kendaraan. Ditinjau dari Hukum Positif penjual plat kendaraan ilegal ini tidak mendapat sanksi karena belum ada hukum yang mengikatnya. Sedangkan menurut Hukum Islam praktik pembuatan dan penjualan plat kendaraan ini dilarang karena objek yang diperjual belikan merupakan barang yang tidak resmi (ilegal).