Kepatuhan Hukum Pengusaha Fotokopi Terhadap Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Studi Pada Pengusaha Fotokopi Wilayah Banda Aceh)

Pada Pasal 9 ayat (3) Undang-Undang No 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menyatakan bahwa setiap orang tanpa izin pencipta atau pemegang hak cipta dilarang melakukan penggandaan dan/atau penggunaan secara komersial ciptaan. Mengacu pada pasal tersebut, praktek fotokopi dapat dikategorikan sebagai tindakan pelanggaran hak cipta karena fotokopi itu sendiri berarti memperbanyak, menyalin, dan menggandakan karya cipta seperti buku yang pada kenyataannya sering kali tanpa adanya izin dari pemilik hak cipta karya tersebut. Pada beberapa tempat fotokopi, khususnya di Banda Aceh, masih sering dijumpai pelaku usaha melakukan penggandaan secara ilegal dengan tujuan komersial. Hal ini disebabkan karena para pelaku usaha fotokopi tidak mengindahkan dan patuh terhadap ketentuan yang berlaku di dalam Undang Undang Hak Cipta. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Pertama, bagaimana tingkat kepatuhan hukum pengusaha fotokopi terhadap Undang Undang Hak Cipta? Kedua, bagaimana upaya penegakan Undang-Undang Hak Cipta terhadap kepatuhan para pengusaha fotokopi di Banda Aceh? Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris yaitu metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer yang diperoleh dan dikumpulkan langsung di lapangan dengan cara wawancara langsung dengan responden yaitu pengusaha fotokopi dan pihak dari Lembaga Kemenkumham. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: Pertama, kepatuhan para pengusaha fotokopi masih berada pada titik terendah yaitu pada taraf compliance yang mana seseorang akan mematuhi suatu aturan karena takut akan terkena sanksi. Kedua, upaya yang dilakukan oleh Lembaga Kemenkumham dalam penegakan Undang Undang Hak Cipta yaitu secara preventif, dimana Lembaga Kemenkumham melakukan sosialisasi ke beberapa tempat fotokopi yang tersebar di Wilayah Banda Aceh.