Konsep Persyaratan Pengangkatan Menteri Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Relevansinya dengan Perspektif Imām Al-Māwardī

Nora Anjelina, 180105025 (2022) Konsep Persyaratan Pengangkatan Menteri Di Indonesia Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 dan Relevansinya dengan Perspektif Imām Al-Māwardī. Masters thesis, UIN Ar-Raniry.

[thumbnail of Konsep Persyaratan Pengangkatan Menteri] Text (Konsep Persyaratan Pengangkatan Menteri)
Nora Anjelina, 180105025, FSH, HTN.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (5MB)

Abstract

Untuk diangkat menjadi Menteri Indonesia sesuai bunyi Pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 Tentang Kementerian Negara harus memiliki beberapa syarat tertentu. Persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang menteri ini menarik untuk dibahas dan dilihat relevansinya dengan pendapat Imām Al-Māwardī seperti yang disebutkan dalam Kitabnya Al-Ahkām Al-Sulṭāniyah. Alasan mengapa dilihat relevansinya dengan pandangan Imām Al-Māwardī, karena beliau termasuk seorang tokoh besar yang pernah dikenal dalam Islam yang juga telah memberikan pandanganya tentang syarat-syarat yang harus dimiliki oleh Menteri. Peneliti ini mengkaji Bagaimana syarat pengangkatan menteri di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 Tentang Kemeterian Negara. Kedua Bagaimana Pengangkatan Menteri di Indonesia dan relevansinya dengan pemikiran Imām Al-Māwardī. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode Deskriptif Analitis. Dari hasil penelitian didapati alasannya relevansi antara konsep Imam Al Mawardi dengan konsep Kementerian Indonesia yaitu menyangkut tentang pengangkatan Menteri. Perbedaannya konsep Kementrian Indonesia tergabung dalam satu kabinet masing-masing Kementrian di pimpin oleh seorang menteri. Sementara menurut Al-Mawardi dibagi dalam dua konsep kementerian, tafwidh dan tanfizh. Perbedaan lainnya adalah pengangkatan Mentri menurut Imam Al Mawardi Harus laki-laki. Sedangkan dalam pemerintahan Indonesia tidak ada yang mengharuskan Menteri berjenis kelamin laki-laki. Dari syarat-syarat wazir menurut Imam Al Mawardi dapat diambil dan diterapkan di Negara Indonesia yaitu Menteri harus didasarkan atas kriteria kecakapannya bekerja tidak atas dasar politik belakang. Sebab banyak Menteri Indonesia yang melakukan korupsi. Meskipun dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 menyatakan salah satu syaratnya memiliki integritas dan kepribadian yang baik, namun tidak dilaksanakan di Kementerian Indonesia.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Nora Anjelina Nora
Date Deposited: 06 Jan 2023 02:05
Last Modified: 06 Jan 2023 02:05
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25213

Actions (login required)

View Item
View Item