Kedudukan Anak Dalam Perkawinan Campuran Akibat Perceraian Menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 (Analisis Putusan No. 1491/Pdt.G/2019/PN.Jak.Sel

Perlindungan anak menjadi kewajiban dan tanggung jawab semua pihak, diantaranya adalah negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua. Namun hak asuh dan kewarganegaraan anak akibat dari perceraian perkawinan campuran menjadi sebuah masalah yang kompleks bagi anak. Oleh karenanya penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akibat hukum dari perceraian orang tua yang berbeda kewarganegaraan terhadap anak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan upaya pemerintah dalam pengawasan terhadap terlaksananya hak anak pasca perceraian berdasarkan putusan No.1491/Pdt.G/2009/PN.Jak.Sel. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan melakukan kajian kepustakaan. Adapun hasil kajian mengenai permasalahan kewarganegaraan bagi anak dari perkawinan campuran menurut Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tidak lagi menjadi suatu perihal yang cukup bermasalah karena anak dapat memilih kewarganegaraan yang tepat baginya, tergantung pada situasi dan kondisi anak pada saat itu. Dan dalam upaya pemenuhan hak anak, pemerintah harus melihat prinsip Kepentingan Terbaik bagi Anak (the best interest of the child) yang diletakkan sebagai pertimbangan utama (a primary consideration) dalam semua tindakan untuk anak, baik oleh institusi kesejahteraan sosial pada sektor publik maupun privat, pengadilan, otoritas administratif, ataupun badan legislatif. Oleh karena itu peneliti mengharapkan kepada pemerintah dan lembaga-lembaga kementrian terkait untuk memaksimalkan kinerja dalam hal upaya untuk melaksanakan tugas dan fungsinya mengenai perlindungan anak pasca perceraian serta mengharapkan kepada masyarakat dan orang tua untuk dapat meningkatkan kepedulian terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak agar anak dapat memperoleh hak-haknya.