Kedudukan Hukum Pemilik Modal Perikatan Usaha Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Investasi Bisnis Cv Yalsa Boutique)

Sarvika Hasmi, 180106063 (2023) Kedudukan Hukum Pemilik Modal Perikatan Usaha Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Investasi Bisnis Cv Yalsa Boutique). Other thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Kedudukan Hukum Pemilik Modal Perikatan Usaha Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Investasi Bisnis Cv Yalsa Boutique)] Text (Kedudukan Hukum Pemilik Modal Perikatan Usaha Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Studi Kasus Investasi Bisnis Cv Yalsa Boutique))
Sarvika Hasmi, 180106063, FSH, IH.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (4MB)

Abstract

Dalam mengembangkan usaha penjualan busana muslim, CV. Yalsa Boutique merekrut masyarakat untuk bergabung menjadi investor, keuntungan yang didapat dari hubungan kerjasama tersebut lumayan besar, sehingga banyak masyarakat yang tertarik berinvestasi kedalam CV tersebut. Permasalahan penelitian ini adalah bagaimana bentuk perikatan antara CV. Yalsa Boutique dengan para pemilik modal dalam perikatan usaha serta bagaimana kedudukan hukum pemilik modal dalam investasi bisnis CV. Yalsa Boutique menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 Tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Metode penelitian berbentuk kualitatif, dengan jenis penelitian Yuridis Empiris, pengumpulan data dengan wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan hasil penelitian bahwa bentuk perikatan yang terjalin di antara pemilik modal dengan CV. Yalsa Boutique merupakan hubungan kerjasama yang didasarkan atas suatu kepercayaan dan persetujuan. Perjanjian kerjasama tersebut berupa pembagian keuntungan sebesar 30-50% setiap bulannya kepada pemilik modal/investor dari hasil penjualan busana muslim yang dilakukan oleh CV.Yalsa Boutique. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018, setiap investor yang akan melakukan kegiatan investasi harus mendaftar kepada pemerintah yang berwenang melalui sistem Online Single Submission (OSS), dan membuat suatu surat perjanjian investasi. Namun, pemilik modal yang berinvestasi pada CV. Yalsa Boutique tersebut hanya melakukan hubungan kerjasama investasi secara lisan saja tanpa melakukan pendaftaran sesuai dengan hukum perizinan investasi serta tidak ada bukti tertulis atau surat perjanjian investasi yang dimiliki oleh setiap pemilik modal. Hal tersebut mengakibatkan ketidak pastian kedudukan hukum pemilik modal serta tidak adanya perlindungan hukum yang dapat menjamin hak dan kewajiban para pemilik modal tersebut saat investasi bisnis oleh CV. Yalsa Boutique mengalami suatu sengketa/kasus.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 000 Computer Science, Information and System
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Sarvika Hasmi
Date Deposited: 06 Jan 2023 02:07
Last Modified: 06 Jan 2023 02:07
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25223

Actions (login required)

View Item
View Item