Tinjauan Fiqh Siyasah Terhadap Peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh Dalam Mengawasi Penyaluran Bantuan Sosial di Banda Aceh

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2008 Tentang Ombudsman Republik Indonesia menyatakan bahwa Ombudsman adalah lembaga negara yang mempunyai kewenangan mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik. Dalam hukum Islam Ombudsman sangat berkaitan dengan maqasid al-syariah, berarti menghindarkan keburukan. Salah satu pengawasan pelayanan publik yang harus dilakukan oleh Ombudsman RI adalah mengawasi penyaluran bantuan sosial karena dalam prakteknya masih terdapat kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial di Banda Aceh. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa saja yang telah dilakukan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial, apakah tantangan dan peluang yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Aceh serta apakah tindakan yang dilakukan ombudsman RI telah memenuhi ketentuan maqashid syariah menurut fiqh siyasah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empiris, teknik pengumpulan datanya dilakukan melalui data primer dengan melakukan wawancara sementara data sekunder melalui buku-buku yang relevan. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Peranan Ombudsman RI Perwakilan Aceh dalam mengawasi penyaluran bantuan sosial di Banda Aceh adalah membuka website pengaduan bagi masyarakat terkait pelanggaran penyaluran bantuan sosial, menyediakan bagian bagi masyarakat yang ingin membuat laporan, melakukan tindak lanjut jika ada laporan masyarakat, melakukan koordinasi dengan Dinas Sosial Kota Banda Aceh. Tantangan dan peluang yang dihadapi Ombudsman RI Perwakilan Aceh adalah pertama tantangan yaitu keterbatasan pemantauan lapangan pada masa covid-19, kurangnya SDM, ,kurangnya sosialisasi, dan data tidak sinkron antara Dinas Sosial dan Dukcapil dan masyarakat masih belum terbuka untuk membuat laporan. Kedua peluang meminta disediakan sumber daya manusia tambahan, menekankan kepada pemerintah agar mempublikasikan seluruh data penerima bantuan sosial.Tindakan yang dilakukan Ombudsman RI dengan mengawasi penyaluran bantuan sosial bagi masyarakat telah sesuai dengan maqashid syariah menurut fiqh siyasah yaitu pertama maqashid al-dharuriyat untuk menjaga agama dan jiwa serta akal manusia agar mampu memenuhi kebutuhan untuk kuat melakukan ibadah kepada Allah Swt. Kedua maqashid al-hajiyat agar masyarakat tidak mengalami kesempitan hidup. Ketiga kaidah fiqhiyyah al-masyaqqah tajlib al-taisir yaitu memudahkan masyarakat untuk melaporkan pelanggaran penyaluran bantuan sosial.