Keengganan Wali dalam Menikahkan Anaknya (Analisis Terhadap Putusan Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh Nomor 86/Pdt.P/2020/Ms.Bna)

Adapun latar belakang penelitian ini dikarena adanya kasus di Mahkamah Syar‟iyah Banda Aceh dalam Putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/ Ms.Bna tentang wali adhal. Wali nasab dari pihak pemohon (Ayah kandung pemohon) bertindak adhal oleh sebab itu pemohon (anak perempuan) mengajukan permohonan sehingga Majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon dan mengantikan hak perwalian (Ayah kandung pemohon) serta majelis hakim menunjuk pengawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama, Kecamatan Baiturrahman Kota Banda Aceh sebagai Wali Hakim yang menikahkan pemohon dengan calon suami pemohon. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk meneliti tentang Apa pertimbangan Majlis Hakim Mahkamah Syariah Banda Aceh mengabulkan gugatan penggugat? Bagaimana pandangan Hukum Islam terhadap perkara nomor 86/Pdt.P/2020/MS.Bna?. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif yaitu penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Peneliti langsung mewawancarai ketua sidang yang memeriksa dan mengadili perkara ini. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa ketentuan dalam fikih dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, terhadap wali adhal adalah dilarang, artinya wali nasab tidak boleh bertindak adhal dan apabila wali nasab bertindak adhal maka hak perwaliannya akan dipindahkan atau digantikan dengan wali hakim dan dipandang sah. Adapun kesimpulan ialah Majelis hakim mengabulkan permohonan pemohon untuk mengantikan hak perwalian (ayah kandung pemohon) dalam putusan Nomor 86/Pdt.P/2020/Ms.Bna dikarenakan pemohon dan calon suami pemohon tidak ada larangan untuk keduanya melangsungkan pernikahan serta dari keterangan para saksi. Dan majelis hakim menimbang berdasarkan Al-qur’an, Hadits, kaidah-kaidah hukum dan doktrin para pakar hukum Islam.