Kebolehan Aborsi Korban Perkosaan (Studi Komparatif Antara Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa dari Perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah)

Perkosaan merupakan salah satu tindakan kriminal yang sampai saat ini masih sering terjadi. Setiap tahunnya di Indonesia, ratusan ribu perempuan mengalami kehamilan yang tidak direncanakan, baik kehamilan itu terjadi karena korban perkosaan atau akibat lainnya. Fenomena ini patut untuk dicermati, khususnya dalam perspektif maqāṣid al-syarī‘ah. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana hukum aborsi korban perkosaan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa? Dan, Bagaimana hukum aborsi korban perkosaan dilihat dari perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah? Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif dan pendekatan perbandingan (comparative approach). Adapun kesimpulan dari skripsi ini adalah Hukum aborsi korban perkosaan menurut Majelis Ulama Indonesia (MUI) adalah boleh dilakukan sebelum janin berusia 40 hari dan hanya boleh dilaksanakan di fasilitas kesehatan yang telah ditunjuk oleh pemerintah. Sedangkan menurut Dewan Fatwa dan Penelitian Eropa aborsi boleh dilakukan sebelum janin berusia 120 hari dihitung dari pertama kehamilan atau saat sebelum dihembuskan ruh ke dalam janin. Hukum aborsi korban perkosaan dilihat dari perspektif Maqāṣid al-Syarī‘ah hukumnya tidak diperbolehkan, karena tidak terpeliharanya dua di antara lima unsur pokok maqāṣid syarīʽah, yaitu pemeliharaan jiwa (ḥifẓunafs) dan pemeliharaan keturunan (ḥifẓunasl). Selain itu, ketentuan ini juga melanggar hak asasi manusia dan tidak mencerminkan keadilan, yang telah mengesampingkan hak-hak janin, padahal kemudaratan perempuan korban perkosaan tidak sampai pada tingkatan aḍ-ḍaruriyat, hanya tingkatan al-ḥājiyat.