Kebijakan Pemerintah terhadap Konflik Tenurial Kawasan Taman Nasional Gunung Leuser di Kabupaten Aceh Tenggara

Keberadaan Taman Nasional Gunung Leuser di Aceh Tenggara tidak hanya memberikan dampak positif terhadap kehidupan sosial masyarakat, melainkan juga berdampak negatif yakni menimbulkan konflik tenurial antara masyarakat dengan pihak pengelola hutan tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konflik tenurial menjadi permasalahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser dan kebijakan pemerintah dalam penyelesaian konflik tenurial di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser ditinjau dari Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan. Penelitian ini menggunakan pedekatan hukum normatif dan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian diketahui bahwa konflik tenurial yang terjadi di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser merupakan konflik antara masyarakat sekitar dengan pihak pemerintan yang disebabkan oleh faktor pembukaan lahan di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser untuk penanaman illegal, adanya klaim hak kepemilikan dan jual beli kawasan oleh masyarakat, kebakaran Hutan dan Illegal Logging. Kebijakan pemerintah dalam penyelesaian konflik tenurial di kawasan Taman Nasional Gunung Leuser sudah diatur dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusak Hutan karena telah melibatkan berbagai pihak berwajib dengan melaksanakan pendampingan masyarakat di wilayah Taman Nasional Gunung Leuser, menjadi mediator, kerjasama antar pihak pemerintah dan masyarakat yang terkait dalam permasalahan, melakukan tata batas ulang secara mufakat, melibatkan peran para ketua adat dan pemuka agama dan berkerjasama intensif dengan aparat penegak hukum.