Pengalokasian Dana Desa Responsif Gender Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Studi Kasus Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya)

Ofifah Maisarah, 170106132 (2023) Pengalokasian Dana Desa Responsif Gender Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Studi Kasus Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat Daya). Other thesis, UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

[thumbnail of Pengalokasian Dana Desa Responsif Gender  Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang   Pedoman Umum Pelaksanaan  Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Studi Kasus Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat] Text (Pengalokasian Dana Desa Responsif Gender Ditinjau Dari Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Studi Kasus Desa Geulumpang Payong Kecamatan Blangpidie Kabupaten Aceh Barat)
Ofifah Maisarah, 170106132, FSH, IH, 085216135816.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (11MB)

Abstract

Pengalokasian dana desa dan pengarustamaan gender di desa geulumpang Payong, kabupaten Aceh Barat Daya ialah pengalokasian dana terhadap kegiatan dalam meningkatkan sumber daya manusia yang dituangkan dalam PERMENDAGRI NO.15 Tahun 2008. Permasalahan yang ingin diteliti yaitu Bagaimana pengalokasian dana desa untuk kegiatan-kegiatan peningkatan sumber daya manusia di desa geulumpang payong dan Bagaimana proses realisasi dana desa untuk pengarustamaan gender di desa geulumpang payong menurut peraturan menteri, metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian mix(campuran) atau penelitian yang menggabungkan penelitian kepustakaan dan wawancara, hasil kesimpulan pada penelitian ini ialah pengalokasian dana desa digunakan dalam meningkatkan Sumber Daya Manusia sudah sesuai dengan peraturan tersebut akan tetapi ada hambatan pada pelaksanaan kegiatan, hambatan tersebut berasal dari pemerintah sendiri yang kurang komunikasi terhadap aparatur desa dan kegiatan tersebut terhambat dan proses realisasi dana desa untuk pengarustamaan gender di desa geulumpang payong menurut peraturan menteri sudah sesuai, akan tetapi kurangnya transparansi terhadap kegiatan perempuan kepada masyarakat yang menjadi kesalahpahaman antara pemerintah dan masyrakat setempat dan juga menurut hukum Islam konsep kesetaraan gender bermakna adil dan ditetapkan dengan setara dan merata.

Item Type: Thesis (Other)
Uncontrolled Keywords: Dana Desa, Pengarustamaan Gender, Aceh Barat Daya, PERMENDAGRI No.15 Tahun 2008
Subjects: 200 Religion (Agama)
200 Religion (Agama) > 297 Islam
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Ofifah Maisarah Ofi
Date Deposited: 11 Jan 2023 02:54
Last Modified: 11 Jan 2023 02:54
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/25452

Actions (login required)

View Item
View Item