Peran Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Besar Dalam Melaksanakan Fungsi Legisalasi Tahun 2019-2021

Fungsi legislasi DPRD adalah fungsi pembentukan peraturan daerah bersama kepala daerah yang harus berpedoman sebagaimana telah diatur dalam UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Peraturan-Undangan bahwa dalam pembentukan qanun rancangan qanun ini berasal Dari Dewan Perwakilan Rakyar baik Provinsi, Kabupaten/Kota maupun Pemerintah Daerah dalam hal ini Gebernur, Bupati/Wali Kota dimana akan dibahas melalui tingkat-tingkat pembicaraan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Aceh maupun Kabupaten/Kota bersama dengan Pemerintah Daerah. Metode yang digunakandalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk mendeskriptifkan tentang Peraturan Daerah yang telah dihasilkan selama tahun 2019-2021. Lokasi penelitian di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Besar. Dalam penelitian ini dibatasi oleh dua fokus penelitian yaitu (1) bagaimana peran DPRD Kabupaten Aceh Besar menjalankan fungsi legislasinya dalam Menyusun qanun kabupaten pada tahun 2019-2021 (2) apa hambatan yang dihadapi DPRD Kabupaten Aceh Besar dalam penyususnan qanun tahun 2019-2021. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pembentukan peraturan daerah meliputi tahapan, terdiri dari : tahap pengkajian, tahap perencanaan, tahapan pembahasan dan tahap pengesahan. Dari hasil penelitian juga ditemukan bahwa proses dalam proses fungsi legislasi DPRD selama tahun 2019-2021 mengalami proses legislasinya telah berjalan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Tetapi masih ada kendala-kendala yang mempengaruhi fungsi legislasi DPRD ini diantaranya adalah rendahnya realisasi raperda dari legislasi yang sudah ditentukan, kualitas anggota DPRD kabupaten Aceh Besar dalam latar belakang Pendidikan dan kurangnya anggaran yang menjadi salah satu faktor keterhambatan dalam pembentukan qanun.