Perlindungan Pemerintah Indonesia Terhadap Pelanggaran HAM di Papua

Hak asasi manusia adalah hak dan kebebasan fundamental bagi semua orang, tanpa memandang kebangsaan, ras, agama, bahasa atau status lainnya. HAM tidak dapat dilanggar oleh siapapun dan harus dilindungi terutama oleh Negara. Terkait kasus pelangaran HAM di Papua yang dilatarbelakangi karena penyerangan terhadap Tentara Nasional Indonesia (TNI) maupun kontak senjata yang terjadi antara TNI dengan kelompok separatis Papua/Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) dan menimbulkan korban dari warga sipil yang padahal tidak ikut andil dalam konflik tersebut. Oleh karenanya penelitian ini mengkaji bagaimana tanggung jawab Negara dalam konflik tersebut, sehingga yang dijadikan masalah dalam penelitian ini adalah: Pertama, apa saja kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah unntuk menghentikan pelanggaran HAM yang dilakukan oleh KKB Papua. Kedua, bagaimana pemerintah melakukan tindakan hukum terhadap KKB Papua. Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (library research) dengan pendekatan konseptual (conceptual approach) dan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian diketahui bahwa Pemerintah memiliki kewajiban berdasarkan Pasal 71 dan 72 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, yaitu Negara bertanggung jawab atas penegakan, perlindungan, pemenuhan, penghormatan, dan pemajuan HAM. Selain bertanggung jawab dalam konteks HAM pemerintah juga melakukan Kebijakan seperti, menetapkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Papua (Otsus Papua), yang memberikan kewenangan lebih luas bagi pemerintah provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Kemudian pemerintah juga harus melakukan tindakan penghentian, yang dapat dilakukan melalui lembaga pengadilan yang ada di Indonesia, yang diatur pada Pasal 4 Undang-undang pengadilan HAM.