Strategi Panwaslih dalam Pengawasan Kampanye Pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh Berdasarkan Perspektif Fiqh Siyasah

Penyelenggaraan Pemilihan Umum merupakan amanat dari UU No 7 tahun 2017. Pemilu tahun 2019 tentang Pemilihan Umum diselenggarakan secara serentak di seluruh wilayah Indonesia termasuk Kota Banda Aceh. Dalam proses penyelenggaraan pemilu terdapat lembaga yang bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu yakni Panwaslih Kota Banda Aceh. Pelaksanaan pemilu terdiri dari beberapa tahapan, salah satunya tahapan kampanye. Dikarenakan masa tahapan kampanye yang relatif lama yakni dari tanggal 23 September 2018 dan berakhir pada tanggal 13 April 2019 menyebabkan pada tahapan ini sangat rentan terjadi pelanggaran kampanye pemilu. Beberapa pelanggaran kampanye pada pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh adalah pembagian sembako dan kompor gas, money politik, pemasangan APK yang tidak sesuai aturan dan kampanye yang tidak memiliki STTP. Dalam fiqh siyasah, terdapat lembaga yang memiliki fungsi pengawasan sama hal nya dengan fungsi pengawasan Panwaslih. Berdasarkan uraian diatas, terdapat dua permasalahan pokok dalam penelitian ini, pertama bagaimana strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh, kedua bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode Yuridis Empiris, dengan jenis penelitian studi lapangan (field research) dan studi pustaka (library research). Adapun hasil dari penelitian ini, diketahui bahwa Strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu tahun 2019 di Kota Banda Aceh terdiri dari dua yakni Pencegahan dan Penindakan. Pandangan Fiqh Siyasah terhadap strategi Panwaslih dalam pengawasan kampanye pemilu adalah tugas dan kewenangan Panwaslih dalam melakukan pengawasan identik dengan kewenangan Al-Hisbah yakni amar ma’ruf nahi mungkar. Al-Hisbah termasuk ke dalam bagian siyasah Tasyri’iyah.