Evaluasi Kebijakan Pemberian Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Kepada Pelaku Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Di Kota Banda Aceh

Latar belakang penelitian ini adalah berdasarkan data dan observasi awal peneliti, pada tahapan penyaluran Bantuan Produktif Usaha Mikro (BPUM) kepada pelaku usaha Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Aceh, khususnya di Kota Banda Aceh masih belum efektif, terutama terkait dengan pengusulan calon penerima dengan kurang memperhatikan pelaku UMKM yang membutuhkan bantuan tersebut. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui mengenai Evaluasi dan faktor penghambat dalam Kebijakan Pemberian BPUM Kepada Pelaku UMKM Di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Evaluasi kebijakan pemberian bantuan kepada pelaku UMKM dengan indikator kriteria evaluasi Kebijakan Publik menurut William N. Dunn, dapat dilihat dari Efektivitas; Efisiensi; Kecukupan; Pemerataan; Responsivitas; Ketepatan. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dapat disimpulkan bahwa pemberian BPUM bagi pelaku UMKM sangat baik dan membantu bagi para pelaku UMKM di Kota Banda Aceh. Hanya saja efektivitas dalam penyalurannya masih belum begitu baik karena beberapa faktor, selain itu pemerataan dan ketepatan juga belum dapat dikatakan baik, masih banyak yang harus dibenahi. Selanjutnya, ada dua faktor yang menjadi penghambat dalam penyaluran BPUM bagi Pelaku UMKM di Kota Banda Aceh yaitu: Faktor Internal dan Faktor Eksternal. Adapun faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam instansi pemerintah terkait, yaitu: Tidak adanya verifikasi langsung ke lapangan serta monitoring dan evaluasi terkait penerima BPUM; kurangnya anggaran; serta kualitas sumber daya manusia. Sedangkan faktor eksternal merupakan faktor yang berasal dari luar instansi pemerintahan atau berasal dari masyarakat itu sendiri, yaitu: kualitas sumber daya manusia; kurangnya sosialisasi dan informasi kepada masyarakat; serta kurangnya akses masyarakat.