Kepastian Hukum Hak Atas Tanah Dalam Permen ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Elektronik

Keluarnya Peraturan Menteri ATR/BPN Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Sertifikat Tanah Elektronik ialah untuk mengatur kembali sertifikat tanah yang semula seperti buku menjadi sertifikat elektronik yang bagaimana bentuk dan prosesnya akan ditentukan oleh Kementrian ATR/BPN. Tujuan Peraturan Menteri ATR/BPN tentang sertifikat elektronik ialah untuk mewujudkan modernisasi pelayanan pertanahan guna meningkatkan indikator kemudahan berusaha dan pelayanan publik kepada masyarakat menjadi lebih praktis, mudah, dan cepat. Namun dalam upaya pemberlakuan peraturan tersebut terdapat berbagai polemik ataupun pro-kontra di dalam masyarakat sehingga menimbulkan berbagai asumsi dari masyarakat Indonesia. Adapun pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana tanggapan masyarakat terkait dengan pemberlakuan Permen tentang sertifikat elektronik dan bagaimana upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap sertifikat elektronik. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan yang berkaitan norma yang diteliti. Hasil dalam penelitian ini ialah timbulnya berbagai variasi tanggapan dari masyarakat terkait dengan pemberlakuan program sertifikat elektronik mulai dari asumsi kekhawatiran akan lebih mudahnya mafia tanah melakukan tindakan kejahatan sehingga menimbulkan kerugian yang sangat besar. Sedangkan mengenai upaya pemerintah dalam memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap sertifikat elektronik, bahwa sertifikat elektronik menggunakan Hash Code, QR Code dan tanda tangan elektronik yang dijamin oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Hal ini adalah menjadi nilai tambah untuk meminimalisir upaya mafia tanah dalam melakukan kejahatan pertanahan.