Implementasi Kebijakan Pemerintah Dalam Menangani Permasalahan Pekerja Anak Di Kota Banda Aceh

Latar belakang penelitian ini adalah karena berdasarkan observasi awal peneliti masih banyaknya permasalahan pekerja anak di Kota Banda Aceh, padahal Kota Banda Aceh telah dinobatkan sebagai kota layak anak sejak tahun 2019. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan pemerintah dan apa saja hambatan yang dihadapi dalam penyelesaian permasalahan Pekerja Anak di Kota Banda Aceh. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Kualitatif Deskriptif. Metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pemerintah terkait permasalahan pekerja anak tersebut belum efektif dilaksanakan sesuai Undang-Undang yang berlaku. Beberapa indikator yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan UU no 13 Tahun 2013 Tentang Ketenagakerjaan yaitu: izin tertulis dari orang tua atau wali; perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali; waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam; dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; keselamatan dan kesehatan kerja; adanya hubungan kerja yang jelas; dan menerima upah sesuai dengan ketentuan yang semua itu belum dilakukan oleh perusahaan atau tempat usaha. Beberapa hambatan yang dihadapi pemerintah terkait penyelesaian permasalahan pekerja anak yaitu: Faktor Sosial Ekonomi, Kurangnya Sosialisasi kepada Dunia Usaha dan Masyarakat Tentang Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Kurang Maksimalnya Upaya Pencegahan dan Penghapusan Pekerja Anak dari Pemerintah Kota Banda Aceh serta Sumber Daya Manusia Pemerintah dan Penegak Hukum.