Studi Maṣlaḥah Fatwa MUI No. 11/2012 Tentang Tanggung Jawab Nafkah Anak Zina

Hukum tentang anak zina merupakan isu hukum klasik yang sudah dibahas oleh ulama mazhab dan masih menjadi polemik sampai saat ini. Permasalahan muncul ketika dihadapkan pada perlindungan hukum terhadap anak zina. Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat sudah menetapkan fatwa, yang intinya cenderung berbeda dengan ketentuan fikih klasik. Pertanyaan yang diajukan di dalam penelitian ini adalah bagaimana dalil hukum yang digunakan MUI dalam penetapan tanggung jawab nafkah anak zina di dalam Fatwa No. 11/2012, dan bagaimanakah konteks maṣlaḥah hukum nafkah anak zina dalam Fatwa MUI No. 11/2012 tersebut? Jenis penelitian ini adalah library research. Data dianalisis dengan deskriptif-analisis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalil hukum yang digunakan oleh MUI mengacu pada riwayat hadis Imām Al-Bukhāri dan riwayat Abi Dawud tentang nasab anak zina kepada ibu, sehingga kewajiban nafkah kepada ibu dan keluarga ibunya. Dalil yang lain mengacu kepada tiga kaidah fikih tentang kemaslahatan. Kaidah fikih yang dipakai MUI secara langsung berkaitan dengan tanggung jawab kebutuhan nafkah anak zina dibebankan kepada laki-laki yang menyebabkan anak zina itu lahir melalui mekanisme ta’zir yang diberikan oleh pemerintah. Adapun metode istinbat (penalaran hukum) yang digunakan MUI adalah metode istinbath istishlahi. Konteks maṣlaḥah hukum nafkah anak zina dalam Fatwa MUI No. 11/2012 termasuk dalam kategori maṣlaḥah mursalah.