Kebijakan Ruang Laktasi Di UIN Ar-Raniry Banda Aceh (Perspektif Yuridis dan Maqāṣid Al-Syari ̒ah)

Ruang laktasi merupakan sebuah ruang yang disediakan sebagai fasilitas untuk menyusui atau memerah ASI oleh ibu yang masih menyusui yang tentunya dilengkapi dengan prasarana menyusui dan memerah ASI. Pada umumnya ruang laktasi digunakan oleh ibu yang bekerja dan tentunya sudah menjadi kewajiban bagi perusahaan atau perkantoran yang memperkerjakan perempuan harus memfasilitasi ruang laktasi sebagaimana telah disebutkan dalam peraturan-peraturan pemerintah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana implementasi kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan bagaimana tinjauan Maqāṣid Al-Syari'ahterhadap implementasi kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan untuk mengetahui tinjaun Maqāṣid Al-Syari ̒ahterhadap implementasi kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Penelitian ini mengunakan metode lapangan (field study) dengan menggunakan pendekatan yuridis dan konseptual dan jenis penelitian hukum normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan studi pustaka (library research)berupa Al-Qur’an, hadist, pendapat para ulama, peraturan perundang-undangan, buku, jurnal dan karya ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian tentang implementasi kebijakan ruang laktasi belum pernah di rancang oleh UIN Ar-Raniry namun untuk perencanaan pembangunan ruang laktasi setiap tahunya di sampaikan dalam raker namun belum terealisasikan sampai sekarang dan analisis tinjauan Maqāṣid Al-Syari ̒ah dapat disimpulkan bahwa ruang laktasi termasuk kedalam al-dharuriyyat al-khams dan berada pada peringkat al-hȃjiyah dikarenakan penyediaan sarana merupakan kebutuhan sekunder dan jika sudah ditetapkan kewajiban hukum bagi Negara maka harus dipenuhi begitupun kewajiban hukum dalam tinjauan Maqāṣid Al-Syari ̒ah jika tidak diikuti maka bukan hanya melanggar ketentuan hukum tetapi juga malanggar ketentuan syariat. dapat disimpulkan bahwa kebijakan ruang laktasi di UIN Ar-Raniry dalam kewajiban hukum sudah jelas melanggar ketentuan hukum dan melanggar ketentuan syariat serta kurangnya perhatian untuk 3 ruang laktasi yang ada.