Proses Perizinan Usaha Wisata Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataan (Studi Kasus di Kota Sabang)

Usaha yang bergerak dibidang pariwisata cukup memberikan pengaruh besar pada terwujudnya kemajuan sektor periwisata Kota Sabang. Dalam menjalankan usaha, pelaku usaha harus terlebih dahulu memperhatikan perizinan usahanya. Manfaat memiliki izin usaha wisata yaitu: Sebagai sarana perlindungan hukum, sebagai syarat dalam kegiatan yang sifatnya menujang perkembangan usaha, dan juga sebagai sarana perkembangan promosi dan meningkatkan kredibiltas usaha sebagaimana yang tercantum pada pasal 15 Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, bahwa setiap pelaku usaha wajib mendaftarkan usahanya terlebih dahulu. Dewasa ini, hal tersebut tidak berjalan lurus dengan fakta dilapangan. Sejumlah usaha wisata beroperasi tanpa adanya izin yang sah, para pelaku beranggapan bahwa pengurusan izin melalui tahapan yang sulit dan membutuhkan waktu yang relatif lama, ditambah mereka tidak mengetahui pentingnya memiliki izin usaha. adapun rumusan masalah untuk menjawab permasalahan ini adalah: Pertama, bagaimana prosedur pemberian izin terhadap pelaku usaha di Kota Sabang. Kedua, bagaimana pengawasan dan penindakan pemerintah terhadap pelanggaran izin usaha. penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis empiris. Teknik pengumpulan data yaitu dengan studi dokumen, wawancara, dan dkumentasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa: Pertama, prosedur perizinan sudah sesuai dengan aturan yang ada, staff terkait memberikan pelayanan publik dengan mengedepankan transparansi dan akuntabilitas yang tinggi, sehingga proses perizinan berjalan dengan efektif dan dengan waktu penyelesaian yang efisien. Akan tetapi, kesadaran dan pengetahuan pelaku usaha tentang prosedur perizinan dan pentingnya memiliki izin masih minim. Kedua, pengawasan terhadap pelanggaran yang ada masih kurang maksimal dan tidak tidak merata, adapun saran dari peneliti agar instansi terkait terus melakukan sosialisai tentang alur porsedur perizinan yang berlaku saat ini, serta melakukan pengawasan secara menyeluruh kepada semua sektor usaha baik dalam skala kecil maupun skala besar.