Sanksi Pidana Dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Kawasan Tanpa Rokok Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam.

Angka perilaku merokok di Aceh khususnya Kota Banda Aceh masih tergolong tinggi, sehingga pemerintah mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok, namun pembatasan kawasan merokok kerap dilanggar oleh pelaku merokok tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi pidana dalam Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok dan tinjauan hukum pidana Islam terhadap sanksi pidana dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Penelitian ini menggunakan pendekatan undang-udang. Jenis penelitian ini normatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka. Hasil penelitian diketahui bahwa sanksi pidana dalam Qanun Aceh Nomor 4 tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok bagi pelanggar berupa teguran lisan, teguran tertulis, penyitaan kartu tanda penduduk, denda kurungan selama 7 hari pembayaran denda administratif dari Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan paling banyak Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Bagi pengelola atau pimpinan lembaga juga dikenakan sanksi berupa teguran lisan, teguran tertulis, denda administratif berupa penutupan sementara tempat usaha, pencabutan izin usaha. Sedangkan sanksi pidana kepada pengawas atau petugas, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Tinjauan hukum pidana Islam terhadap pemberlakuan sanksi pidana dalam Qanun Aceh Nomor 4 Tahun 2020 tentang Kawasan Tanpa Rokok sudah sesaui hukum pidana Islam yakni mengarah pada pidana kafarat berupa bentuk denda yang wajib dibayarkan oleh pelaku merokok karena telah melakukan perbuatan dosa hukum membayar dan uqubat berupa hukuman yang dikenakan kepada kemerdekaan manusia, yakni hukuman penjara.