Penerapan Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh)

Arief Bagus Satrio Fuadhy, 170106031 (2022) Penerapan Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 Tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor Digunakan Untuk Kepentingan Masyarakat (Studi Kasus Di Kota Banda Aceh). Masters thesis, UIN Ar-Raniry.

[thumbnail of Larangan Merokok] Text (Larangan Merokok)
Arief Bagus Satrio Fuadhy, 170106031, FSH, IH.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (6MB)

Abstract

Ketentuan larangan merokok dalam pasal 6 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan No. 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda motor yang Digunakan untuk Kepentingan Masyarakat menimbulkan konsekuensi bahwa aktifitas merokok dan kegiatan lainnya yang mengganggu saat mengendarai sepeda motor maka itu perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukan. Meskipun ketentuan larangan merokok sudah diatur dalam peraturan menteri. Namun, masih juga pelanggaran tersebut dapat dilakukan ole pengemudi. Adapun permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini yakni Bagaimana Penegakan Terhadap Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 Pasal 6 Huruf c dan Apa yang menjadi Faktor Hambatan Terhadap Penegkan Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 Pasal 6 Huruf c. Tujuan penelitian ialah untuk mengetahui penegakan Peraturan Menteri Perhubungan No 12 Tahun 2019 Pasal 6 Huruf c dan untuk mengetahui hambatan penegakan hukum terhadap pengemudi yang merokok dan melakukan kegiatan lain yang dapat mengganggu konsekuensi saat mengendarai kendaraan bermotor berdasarkan peraturan menteri perhubungan no 12 tahun 2019 pasal 6 huruf c. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian yuridis empiris serta mengumpulkan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa jika terjadinya pelanggaran merokok saat mengendarai sepeda motor di jalan lalu lintas maka satlantas berhak menindakkannya dan itu termasuk tindakan kelalaian sesuai pasal 283, dan hambatan terhadap penegak hukum tersebut ialah kembali lagi ke masyarakat yang dimana masih rendah kesadaran saat mengemudi, sehingga dapat terjadi suatu pelanggaran jalan berlalu lintas.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 200 Religion (Agama)
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Arief Bagus Satrio Fuaidhy Arief
Date Deposited: 27 Jan 2023 07:26
Last Modified: 27 Jan 2023 07:26
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26065

Actions (login required)

View Item
View Item