Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan PTTUN Medan Nomor 222/B/2020/PTTUN-MDN Tentang Pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil Terkait Pengangkatan Keuchik

Penelitian ini bermula dari adanya sengketa terkait dengan pemilihan kepala desa. Penggugat sudah melakukan upaya administrasi sesuai dengan regulasi yang berlaku,tetapi kurangnya tanggapan pihak-pihak terkait yang menyebabkan pengugat mengajukan gugatan terhadap Keputusan Tata Usaha Negara Bupati Aceh Singkil. Putusan pengadilan tingkat pertama dan dalam upaya banding mengahasilkan putusan yang memenangkan pengugat, akan tetapi putusan tersebut tidak dilaksanakan hingga masa jabatannya berakhir, dan putusan baru dilaksanakan pada masa kepemimpinan PJ Bupati Aceh Singkil. Berdasarkan pemaparan diatas maka rumusan masalah pada skripsi ini adalah bagaimana pelaksanaan putusan Nomor: 222/B/2020/PTTUN-MDN tentang pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil, dan bagaimana analisis yuridis atas pelaksanaan putusan PTTUN Nomor: 222/B/2020/PTTUN-MDN tentang pencabutan KTUN Bupati Aceh Singkil. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diketahui bahwa pelaksanaan hasil putusan PTUN yang seharusnya sudah dilaksanakan oleh Bupati Aceh Singkil belum dilaksanakan hingga masa jabatannya berakhir dan baru dilaksanakan pada masa jabatan PJ Bupati Aceh Singkil. Pada tahun 2021 proses kasus ini sudah pada tahapan penerbitan di media massa cetak, tetapi dikarenakan penggugat yang merasa berat akan biaya penerbitan menyebabkan panitera belum menerbitkan kasus ini di media massa cetak, yang tentunya hal ini tidak sesuai dengan ketentuan Dalam Pasal 116 Undang-Udang Nomor 51 Tahun 2009, sedangkan tidak dilaksanakanya putusan PTUN oleh Bupati Aceh Singkil tentu tidak sesuai dengan ketentuan Dalam Pasal 116 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan juga beberapa regulasi lain.