Upaya P2TP2A Aceh Singkil Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Pedofilia (Ditinjau Menurut Hukum Pidana Islam Dan Analisis Terhadap Penerapan Qanun Aceh Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Perlindungan Anak)

Badan Pusat Statistik Indonesia mencatat kejahatan pedofilia/kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya terus meningkat. Bukan hanya di kota, kejahatan seksual terhadap anak sudah merambat ke desa-desa, salah satunya Aceh Singkil. Di dalam ilmu viktimologi anak sangat rentan menjadi korban kejahatan. Berdasarkan hal tersebut bahwa jaminan kehidupan yang layak, kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang anak baik secara fisik maupun secara mental terhambat karena tindakan kejahatan pedofilia dan tentunya menimbulkan trauma psikologis yang mendalam terhadap korban. Dalam penelitian ini, penulis mengkaji tentang bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap korban pedofilia di P2TP2A Aceh Singkil, sebagai salah satu pelaksanaan hak asasi yang dimiliki anak dan sebagai salah satu upaya penerapan Qanun Aceh No.11 Tahun 2008. Permasalahan yang diangkat dalam skripsi ini ada dua yaitu: Pertama, Apa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia di Aceh Singkil. Kedua, Bagaimana upaya P2TP2A Aceh Singkil terhadap perlindungan hukum bagi anak korban pedofilia ditinjau menurut hukum pidana Islam, Ketiga, Bagaimana upaya P2TP2A Aceh Singkil terhadap perlindungan hukum bagi anak korban pedofilia ditinjau menurut Qanun Nomor 11 tahun 2008. Menggunakan metode penelitian deskriptif analisis, dengan jenis penelitian library research) dan (field research). Berdasarkan hasil penelitian, penulis menemukan bahwa faktor penyebab terjadinya tindak pidana pedofilia di Aceh Singkil adalah mudahnya akses video yang mengandung unsur kesusilaan, faktor miras, dan kurangnya akidah yang kuat, faktor kurang kontrol terhadap keluarga dari orangtua sebagai pelindung, serta kurang edukasi tentang seks terhadap korban). Ada beberapa upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh P2TP2A Aceh Singkil yaitu memberikan upaya layanan bantuan hukum, upaya bantuan medis, upaya rehabilitasi sosial, reintegrasi serta membantu seluruh mekanisme rujukan pemulihan korban ke P2TP2A provinsi.