Upaya Hukum Alternatif Atas Eksekusi Putusan Tata Usaha Negara (Studi Putusan Tata Usaha Negara Nomor:16/G/2019/PTUN.BNA)

Permasalah dalam penelitian ini bermula dari adanya sengketa terkait tentang penolakan Gubernur untuk mengukuhkan Badruzzaman sebagai ketua MAA terpilih berdasarkan hasil Musyawarah Besar. Penggugat telah melakukan upaya sesuai dengan regulasi yang berlaku, tetapi tidak ditanggapi oleh pihak tergugat yang menyebabkan penggugat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara Banda Aceh. Putusan pengadilan tingkat pertama, banding, hingga kasasi dimenangkan oleh penggugat, akan tetapi hasil putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh tergugat hingga saat ini. Permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini adalah apa saja upaya hukum yang telah dilakukan oleh penggugat agar tergugat melaksanakan putusan Nomor: 16/G/2019/PTUN.BNA dan bagaimana alternatif hukum yang dapat dilakukan penggugat untuk menyelesaikan kasus tentang penolakan Penetapan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat Aceh Tahun 2019-2023. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, dengan pendekatan yuridis-normatif. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwasannya upaya yang dilakukan oleh pihak penggugat agar tergugat melaksanakan putusan pengadilan Nomor: 16/G/2019/PTUN.BNA berupa kompromi dalam bentuk musyawarah untuk membahas seputar perkembangan hasil musyawarah besar (Mubes), audiensi dengan Ketua DPRA, Wali Nanggroe,Ombudsman Perwakilan Aceh, dan Mentri Dalam Negeri sebagai upaya alternatif agar tergugat melaksanakan putusan pengadilan tersebut. Alternatif hukum yang dapat dilakukan penggugat untuk menyelesaikan kasus penolakan Pengukuhan Dewan Pengurus dan Pemangku Adat Aceh berupa upaya pidana dengan menggunakan dasar hukum Pasal 216 KUHP sebagai dasar laporan dan juga upaya perdata yang dapat diajukan pada Pengadilan Negeri atas dasar gugatan pejabat tata usaha negara telah melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1365 KUHPerdata dalam bentuk tindakan yang tidak berwenang.