Analisis Terhadap Otonomi Desa pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022

Nella Salvani, 180105119 (2022) Analisis Terhadap Otonomi Desa pada Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022. Masters thesis, UIN Ar-Raniry.

[thumbnail of Analisis Terhadap Otonomi Desa] Text (Analisis Terhadap Otonomi Desa)
Nella Salvani, 180105119, FSH, HTN.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (5MB)

Abstract

Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun 2022 menjadikan ada pergeseran otonomi desa menjadi aturan dikekang pemerintah pusat. Norma demikian bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa bahkan bertentangan dengan asas rekognisi, subsidiaritas dan permusyawaratan dengan alasan Pandemi Covid-19. Rumusan masalah penelitian (1) bagaimana tinjauan otonomi desa Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022 dan (2) bagaimana tinjauan asas subsidiaritas dan permusyawaratan desa terhadap Pasal 5 ayat (4) Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian APBN Tahun Anggaran 2022. Jenis penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Jenis data digunakan adalah bahan hukum sekunder. Otonomi Desa terkait penggunaan Dana Desa menurut Pasal 5 ayat (4) bahwa anggaran yang digunakan untuk memberdayakan masyarakat desa tidak lagi menjadi otonom atas hak kekuasaan desa untuk mengelolanya secara mandiri. Pemerintah pusat melakukan pengaturan untuk membagi-bagi keuangan desa berdasarkan post yang ditentukan. Adanya intervensi pemerintahan pusat sehingga menyebabkan kurang optimal pengelolaan pemerintahan desa, demokratisasi pemerintahan desa, yang terjadi pemerintah desa akan tergantung pada kebijakan pemerintah pusat menjalankan pemerintahan desa. Pemerintah Pusat tidak menghormati hak rekognisi. Seharusnya pemerintah pusat mengakui dan menghormati identitas, adat istiadat, serta pranata dan kearifan lokal sebagai bentuk tindakan untuk keadilan kultural tetapi juga demi menyejahterakan masyarakat desa dan mewujudkan masyarakat desa yang mandiri dan inovatif.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 200 Religion (Agama) > 297 Islam
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: Nella Salvani Nella
Date Deposited: 03 Feb 2023 03:23
Last Modified: 03 Feb 2023 03:23
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26347

Actions (login required)

View Item
View Item