Peran Satgas Saber Pungli dalam Menangani Pungutan Liar Menurut Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 di Kota Lhokseumawe

Pungutan liar adalah pemungutan biaya yang dilakukan oleh seseorang atau pegawai negeri atau pejabat negara dengan cara meminta bayaran atau sejumlah uang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Memperhatikan kekhawatiran masyarakat terhadap praktik pungutan liar yang semakin hari semakin meningkat. Sebagai langkah tegas akhirnya Pemerintah Indonesia membentuk Satgas Saber Pungli berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Pembentukan satgas ini untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Satgas ini terbentuk diseluruh Indonesia baik tingkat pusat, provinsi maupun Kabupaten/Kota, termasuk di Kota Lhokseumawe. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe dalam menangani pungutan liar apakah sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku atau tidak. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Peneliti melakukan wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menjalankan perannya Satgas Saber Pungli Kota Lhokseumawe telah melaksanakan empat fungsinya kedalam bentuk kelompok kerja yaitu fungsi pencegahan, intelijen, penindakan dan yustisi. Hasil pengoperasian setiap kelompok kerja meliputi melakukan kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai pungutan liar, melakukan penyelidikan terhadap dugaan praktik pungutan liar, melaksanakan operasi tangkap tangan terhadap para pelaku pungutan liar dan memberikan sanksi pelaku sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan kendala yang dihadapi antara lain sumber daya manusia yang masih kurang karena terjadinya jabatan ganda, sarana dan prasarana yang belum memadai, dan kurangnya partisipasi masyarakat. Adapun kesimpulan dari penelitian ini satgas saber pungli sudah melaksankan upaya-upaya pemberantasan pungutan liar dengan baik namun peran satgas saber pungli belum maksimal sehingga perlu adanya peningkatan kualitas kerja.