Pelaksanaan Hak Privilege Atas Benda Hak Tanggungan Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Ditinjau Menurut PERMA No. 5bTahun 2014

Negara melalui PERMA N0. 5 tahun 2014 mengusahakan pemberantasan korupsi dan mengupayakan agar harta kekayaan negara yang telah dikorupsi kembali ke tangan negara, namun pada kenyataannya dalam tindak pidana korupsi putusan pengadilan seharusnya tindakan hukum merupakan pelelangan untuk membayar uang pengganti kepada negara dalam putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang amarnya menyatakan benda miliknya dirampas untuk negara, dengan ketentuan hasil pelelangan yang disetorkan ke kas negara diperhitungkan sepenuhnya dengan uang pengganti, namun disisi lain terdapat harta benda yang disita oleh negara terikat dengan hak tanggungan, dalam hal ini eksekutor yakni jaksa harus berhadapan dengan aturan hukum perbankan yang juga memiliki hak bagi bank untuk memenuhi haknya yang diikatkan sebelumnya atas sebuah perjanjian kredit. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan Hak Privilege terhadap hak tanggungan dengan bank dan uang pengganti kerugian negara yang terkait kasus korupsi, dan menganalisis pelaksanaan hak privilege atas uang pengganti kerugian negara dari tindak pidana korupsi menurut undang-undang terhadap benda yang berada dalam hak tanggungan penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan UU. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa, dalam putusan pengadilan dari 4 kasus tersebut dalam amarnya menyatakan bahwa semua asset terdakwa yang berada dalam hak tanggungan dirampas negara dan dilelang. Keempat putusan yang menjadi objek penelitian ini, sampai saat ini belum mendapat kepastian hukum yang diberikan oleh pemerintah baik itu
mengembalikan asset negara ataupun mendahulukan debitur.