Analisis Yuridis Pemberian Amnesti Oleh Presiden Terhadap Pelaku Pelanggaran (Analisis Keputusan Presiden Pemberian Amnesti)

Berdasarkan Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan, “Presiden memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat”. Penelitian ini untuk mengetahui apakah pemberian amnesti oleh Presiden terhadap pelaku pelanggaran telah tepat atas kepentingan negara dan perlindungan hak, dan untuk mengetahui apakah pemberian amnesti oleh Presiden terhadap pelaku pelanggaran telah sesuai dengan perundang-undangan. Metode penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dipandang dari sisi normatifnya, bahan hukum yang digunakan bahan primer, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah kemudian bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, dan bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat menjelaskan baik bahan primer maupun bahan sekunder, teknik pengumpulan data sendiri terdiri dari dokumentasi yang kemudian dianalisis secara interpretasi. Hasil penelitian menunjukan bahwa, pemberian amnesti oleh Presiden kepada pelaku pelanggran tidak terdapat kejelasan lebih terkait kriteria pemberian amnesti demi kepentingan negara, akan tetapi problem pemberian amnesti yang ditujukan hanya bermuatan pertimbangan atas perlindungan yang dijaminkan oleh negara terhadap haknya kebebasan berpendapat. Pemberian amnesti oleh presiden terhadap pelaku pelanggarn telah sesuai dengan perundang-undangan, melalui rujukan pada Pasal 14 Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yang sedari permohonan amnesti kepada presiden dan melalui persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat hingga pada penandatanganan Keppres tidak ada kecacatan prsedur.