Perlindungan Hukum Bagi Korban Kekerasan Menurut Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak (Studi Penelitian Di Wilayah Hukum Kabupaten Aceh Jaya).

Kekerasan terhadap perempuan dan anak terus meningkat setiap tahunnya, salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah Provinsi Aceh sebagai upaya untuk mengurangi angka kekerasan terhadap perempuan dan anak maka pemerintah Aceh mengeluarkan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Penanganan Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak. Akan tetapi dalam penerapan kebijkan ini belum berjalan dengan maksimal dalam menangani korban kekerasan di Kabupaten Aceh Jaya, karena sarana dan prasarana kurang memadai. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui upaya pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dalam menyikapi problematika tersebut dikarenakan pelayanan yang disebutkan dalam pasal 9 dan pasal 23 Qanun Aceh No 9 Tahun 2019 belum tersedia secara sempurna seperti pelayanan rumah aman dan pelayanan rumah rehabilitasi dan untuk mengetahui penerapan konsep hukum pidana Islam dalam memberikan perlindungan terhadap korban tersebut. Penelitian ini dikaji dengan menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis sosiologis. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Sumber data berasal dari data DPMPKB Kabupaten Aceh Jaya. Adapun data-data di analisis dengan metode analis-deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: pertama, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya sudah berupaya menjalankan sebagian Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2019 seperti sosialisasi, pelayanan laporan 24 jam, pendampingan, pemulihan melalui pelayanan bimbingan konseling dan pelaksanaan pogram kerja seperti forum anak Aceh Jaya (FORAYA). Kedua pemerintah sudah melaksanakan bentuk perlindungan menurut konsep hukum pidana Islam yaitu mencegah, melindungi serta memberikan sanksi bagi pelaku kekerasan terhadap perempuan dan anak.