Analisis Klausula Eksonerasi Pada Perjanjian Ar-Rum PT.Pengadaian Syariah Cabang Banda Aceh

Perkembangan lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank semakin baik dari sisi kualitas maupun kuantitasnya. Salah satu lembaga keuangan non bank yang memiliki komitmen untuk membantu nasabahnya memperoleh dana untuk kebutuhan konsumtif dan produktif dalam hal pembiayaan adalah PT. Pegadaian Syariah Kcp Banda Aceh. Akan tetapi sebagai lembaga keuangan non-bank yang berbasis syariah, menggunakan klausula eksonerasi dalam proses transaksinya, salah satunya dalam bentuk akad Ar-rum. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk klausula eksonerasi yang dibuat oleh PT. Pegadaian Syari’ah Kcp Banda Aceh terhadap nasabah pada pembiayaan Ar-Rum, Bagaimana kedudukan klausula eksonerasi menurut Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) dan Bagaimana pespektif hukum Islam terhadap klausula eksonerasi di PT. Pegadaian Syari’ah Kcp. Banda Aceh. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analisi, dengan teknik pengumpulan data wawancara dan dokumentasi. Setelah melakukan analisis data, penulis menyimpulkan bahwa penerapan klausula dalam akad arrum pada PT. Pegadaian Syariah Kcp. Banda Aceh dimuat dalam perjanjian yang harus di setujui oleh Rahin, klausula tersebut memuat sebanyak 16 pasal, dan 3 pasal diantaranya mengandung klausula eksonerasi yang dapat merugikan Rahin. Kedudukan klausula eksonerasi dalam hukum islam tidak sesuai dengan asas asas dalam perjanjian hukum islam begitu juga dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 pencantuman klausula eksonerasi tidak dibenarkan karna dapat merugikan konsumen. Sedangkan pespektif hukum Islam terhadap penerapan klausula eksonerasi pada PT. Pegadain Syariah Kcp. Banda Aceh telah menyalahi asas perjanjian dalam hukum Islam. yaitu tidak ditemukan adanya asas keadilan, keseteraan, amanah, kemaslahatan dan asas itikad baik.