Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 Dan Peraturan Walikota Banda Aceh Nomor 7 Tahun 2018 Terhadap Penanganan Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh

Gelandangan dan pengemis merupakan masalah sosial yang dialami hampir seluruh kabupaten dan kota di Indonesia, termasuk Kota Banda Aceh, Provinsi Aceh. Banda Aceh merupakan Ibukota Propinsi yang mana menjadi daya tarik warga untuk mengadu nasib dan tidak pula terlepas dari adanya gelandangan dan pengemis yang berasal dari berbagai wilayah yang ada di Propinsi Aceh. Adapun yang menjadi rumusan masalahnya adalah apakah penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2018 sudah efektif terhadap Penanganan Gelandangan dan Pengemis di Kota Banda Aceh, dan bagaimana pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2018 terhadap larangan memberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis. Adapun jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris normatif dengan pendekatan kualitatif dan pendekatan undang-undang (statute approach) yang mencoba menjawab terhadap permasalahan yang diteliti. Hasil penelitian menjelaskan bahwa penerapan Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2018 terhadap penanganan gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh sudah efektif sebagaimana apa yang diharapkan, hal ini dibuktikan dengan kebijakan razia yang dilakukan oleh Satpol PP WH dan Dinas Sosial Kota Banda Aceh dengan rumah singgahnya. Adapun tingkat pemahaman masyarakat Kota Banda Aceh terhadap Qanun Kota Banda Aceh Nomor 6 Tahun 2018 dan Peraturan Walikota Nomor 7 tahun 2018 masih belum menyeluruh memahami dan mengaplikasikan pada kehidupannya, hal ini dapat dibuktikan masih terdapat banyak masyarakat yang memberi sumbangan kepada gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh padahal sudah ada himbauannya yang melarang.