Pelaksanaan Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan (Suatu Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh)

Alifah Fhatmarra, 180106123 (2022) Pelaksanaan Pendampingan Hukum Dalam Pemenuhan Hak-Hak Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Dalam Proses Peradilan (Suatu Penelitian di Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Banda Aceh). Masters thesis, UIN Ar-Raniry.

[thumbnail of Pendampingan Hukum] Text (Pendampingan Hukum)
Alifah Fhatmarra, 180106123, FSH, IH, 082340741281.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (5MB)

Abstract

Anak korban kekerasan seksual perlu mendapatkan pendampingan untuk tujuan pemulihan trauma, sekurang-kurangnya memberikan perhatian dan kasih sayang sehingga dapat meninimalisir terjadinya kerusakan mental dan psikisnya. Untuk memenuhi kebutuhan pendampingan, pemerintah telah membentuk UPTD PPA kota Banda Aceh. Permasalahan yang dikaji dalam penelitan ini adalah bagaimana bentuk pendampingan hukum dalam proses peradilan yang diberikan oleh UPTD PPA Kota Banda Aceh dalam pemenuhan hak-hak korban kekerasan seksual, bagaimana realisasi hak-hak yang diberikan UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap anak korban kekerasan seksual dalam proses peradilan, dan bagaimana pemulihan yang dilakukan UPTD PPA Kota Banda Aceh terhadap dampak kekerasan seksual yang terjadi pada anak pasca peradilan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis empris. Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa bentuk-bentuk pendampingan hukum dalam proses peradilan yang diberikan UPTD PPA yaitu bentuk pendampingan yuridis atau pendampingan dari segi hukum termasuk di dalamnya bentuk pendampingan hukum pada setiap proses pradilan, bentuk pendampingan medis, bentuk pendampingan psikologis dan bentuk pendampingan dalam pendidikan. Bentuk pendampingan medis, psikologis, dan pendidikan ini merupakan bentuk pendampingan tambahan yang akan digunakan dalam kelancaran proses peradilan. Selanjutnya, UPTP PPA mempunyai tugas untuk memenuhi hak-hak anak sebagai korban selama proses persidangan, tetapi tidak semua hak-hak tersebut dapat diberikan UPTD PPA dikarena ada beberapa kasus diberhentikan pihak kepolisian dengan alasan tertentu dan ada beberapa kasus yang tidak diproses hukum. UPTD PPA dalam melakukan pemulihan anak pasca peradilan dilakukan melalui pendekatan dan terapi yang dilakukan khusus oleh pskologi. Kendala dalam melakukan pemulihan ini yaitu belum tersedia ruang khusus pemulihan di UPTD PPA.

Item Type: Thesis (Masters)
Subjects: 200 Religion (Agama)
200 Religion (Agama) > 297 Islam
300 Sociology and Anthropology (Sosiologi dan Antropologi) > 340 Law/Ilmu Hukum
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Alifah Fhatmarra Alifah
Date Deposited: 21 Feb 2023 02:25
Last Modified: 21 Feb 2023 02:25
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/26956

Actions (login required)

View Item
View Item