Sistem Pengawasan Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat)

Risky Nur Rahmi, 180106130 (2023) Sistem Pengawasan Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat). Other thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.

[thumbnail of Sistem Pengawasan Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat)] Text (Sistem Pengawasan Terhadap Gelandangan Dan Pengemis Di Kota Banda Aceh (Studi Implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor 06 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat))
Risky Nur Rahmi, 180106130, FSH, IH, 082363637678.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (5MB)

Abstract

Pemerintah Kota Banda Aceh telah menerbitkan sebuah peraturan yang berupa Qanun Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat.Qanun tersebut bertujuan untuk mewujudkan Kota Banda Aceh yang tertib dan tenteram.Salah satu yang diatur dalam Qanun tersebut adalah tentang larangan gelandangan dan pengemis.Penelitian ini membahas mengenai bagaimana implementasi Qanun Kota Banda Aceh Nomor
06 Tahun 2018 terkait sistem pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Dan apa saja hambatan bagi Pemerintah Kota Banda Aceh dalam melakukan pengawasan terhadap gelandangan dan pengemis di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif.Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan.Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu wawancara, observasi dan studi pustaka/dokumentasi.Satpol PP/WH dan Dinas Sosial bekerja sama dalam melakukan pengawasan dengan turun langsung ke lapangan. Satpol PP/WH bertugas melakukan penertiban dan Dinas Sosial bertugas untuk melakukan pembinaan terhadap gelandangan dan pengemis.Hambatan yang dihadapi yaitu penanganan yang kurang, ringannya sanksi yang diberikan, masyarakat yang belum bisa menahan diri dan mengikuti himbauan tentang larangan memberikan uangterhadap gelandangan dan pengemis, serta mental dan kesadaran dari gelandangan dan pengemis. Disarankan kepada Satpol PP/WH dan Dinas Sosial agar diberikannya sanksi yang tegas terhadap gelandangan dan pengemis, bukan hanya melakukan pembinaan saja, karna hal ini tidak akan membuat para gelandangan dan pengemis menjadi jera, seperti diberikan hukuman kurungan, jika tidak mereka akan terus melakukan secara berulang-ulang.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 000 Computer Science, Information and System
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Ilmu Hukum
Depositing User: Risky Nur Rahmi Rahmi
Date Deposited: 22 Feb 2023 02:34
Last Modified: 22 Feb 2023 02:34
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27030

Actions (login required)

View Item
View Item