Pengawasan Ombudsman Aceh Terhadap Mal Administrasi Pelayanan Kemasyarakatan Pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Bpbd) Kabupaten Bireun Menurut Hukum Islam.

Penyelenggaraan pemerintahan transparansi yang dicita-citakan oleh masyarakat, pelayanan publik dan penegakan hukum merupakan dua aspek yang tidak terpisahkan dari upaya menciptakan pemerintahan yang demokratis yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, faktanya masih banyak terjadi ma ladministrasi yang dilakukan oleh pelayanan publik.Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagimana perspektifIslam terkait pengawasan dan proses pengawasan publik serta faktor apa saja yang menjadi hambatan yang dialami oleh Ombudsman Aceh. Jenis penelitian ini tergolong penelitian lapangan (field research), yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan data yang bersumber dari data primer melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi kepustakaan (library research) berupa Al-Qur’an, Hadist, pendapat para ulama, peraturan perundang-undangan, dokumen serta buku dan karya ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa adanya mal administrasi di Kabupaten Bireuen, sehingga pihak Ombudsman melakuakan penyidakan terhadap dinas tersebut.Terdapat 2 (dua) faktor yang mempengaruhi yaitu faktor pendukung dan faktor penghambat, pada faktor pendukung Ombudsman RI Perwakilan Aceh baik dalam menjalin komunikasi antar lembaga serta tim yang koordinatif. Sedangkan faktor penghambat yang dihadapi ialah terbatasnya sumber daya serta kurangnya pemahaman penyelenggara terhadap kewenangan yang dimiliki oleh Ombudsman RI Perwakilan Aceh.Tinjauan Fiqh Siyasah mengenai pengawasan yang dilaksanakan oleh Ombudsman tidak bertentangan dengan syariat, melainkan dinas yang diawasi tidak bertanggung jawab atas pelayannya terhadap kebutuhan masyarakat.