Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kip Dalam Melaksanakan Pilkada Di Aceh (Studi Kajian Terhadap UUPA dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)

M. Ghalif Azizzi, 150105099 (2023) Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kip Dalam Melaksanakan Pilkada Di Aceh (Studi Kajian Terhadap UUPA dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota). Other thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum.

[thumbnail of Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kip Dalam Melaksanakan Pilkada Di Aceh (Studi Kajian Terhadap UUPA dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota)] Text (Tinjauan Yuridis Terhadap Kewenangan Kip Dalam Melaksanakan Pilkada Di Aceh (Studi Kajian Terhadap UUPA dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota))
M. Ghalif Azizzi, 150105099, FSH, HTN, 082258800980.pdf - Published Version
Available under License Creative Commons Attribution.

Download (12MB)

Abstract

Secara kelembagaan KIP Aceh berbeda dengan lembaga pelaksana pemilu lain di Indonesia karena diatur dalam tiga aturan sekaligus, yakni UUPA, UU Pemilu dan Qanun Nomor 6 tahun 2016 jo. Qanun Nomor 6 tahun 2018 Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh. Perbedaannya meliputi nomenklatur nama, jumlah anggota dan metode rekrutmen anggota, sehingga aturan bagi KIP Aceh harus disesuaikan dengan UU Pemilu, bukan dengan UUPA. Sebab UUPA bukan sebagai aturan khusus pemilu, melainkan aturan umum tentang kewenangan pelaksanaan otonomi khusus di Aceh. Terdapat tiga pertanyaan dalam skripsi ini, pertama, bagaimana kewenangan KIP Aceh dalam melaksanakan pilkada di Aceh?. Kedua, bagaimana keberpihakan KIP Aceh terkait aturan pilkada dalam UUPA dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020?. Ketiga, apa saja akibat hukum dari perbedaan aturan pilkada dalam UUPA dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020?. Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini berupa pendekatan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian dalam skripsi ini menunjukkan bahwa KIP Aceh memiliki kewenangan dalam melaksanakan pilkada di Aceh, namun KIP bagian dari KPU sehingga Pilkada di Aceh tetap berpedoman pada Peraturan KPU Pusat. Secara umum, KIP Aceh sepenuhnya mendukung pelaksanaan pilkada serentak di Aceh dilaksanakan pada tahun 2022 sesuai UUPA. Namun hal ini berbenturan dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. Sedangkan perbedaan aturan pilkada dalam UUPA dan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2020 secara historis-normatif dapat berakibat hukum, dimana harus melihat sudut pandang azas hukum, yaitu asas hukum lex specialist derogate legi generalist dan asas hukum lex posteriore derogate legi priori, sehingga Pilkada di Aceh harus mengikuti undang-undang yang bersifat nasional.

Item Type: Thesis (Other)
Subjects: 000 Computer Science, Information and System
Divisions: Fakultas Syariah dan Hukum > S1 Tata Negara
Depositing User: M. Ghalif Azizzi
Date Deposited: 27 Feb 2023 02:53
Last Modified: 27 Feb 2023 02:53
URI: https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/27165

Actions (login required)

View Item
View Item