Pertanggungjawaban Hukum Terhadap Pengelola Parkiran Atas Hilangnya Barang Konsumen (Wilayah Parkir Kota Banda Aceh)

Tanggung jawab merupakan kewajiban menanggung segala sesuatu apabila terjadi suatu kesalahan maka dibolehkan untuk dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Pasal 1706 KUHPdt menerangkan bahwa penerima titipan wajib memelihara barang titipan itu dengan sebaik-baiknya seperti memelihara barang kepunyaan sendiri. Rumusan masalah dalam skripsi ini adalah bagaimana bentuk perjanjian perparkiran ditinjau menurut kitab Undang-undang hukum perdata dan kedua bagaimana bentuk pertanggungjawaban pengelola parkiran apabila terjadinya kehilangan barang milik konsumen. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (file research). Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian ini membuktikan bahwa bentuk perjanjian parkiran sebagai penitipan barang diatur dalam KUHPdt mulai dari pasal 1694 sampai dengan Pasal 1729. Perjanjian penitipan barang ini dapat dianggap sebagai penitipan sukarela, karena pada dasarnya konsumen dapat memilih untuk memanfaatkan jasa parkiran atau tidak. Pasal 1367 KUHPdt menyebutkan seseorang tidak hanya bertanggungjawab atas kerugian yang di sebabkan perbuatannya sendiri melainkan juga atas kerugian yang di sebabkan perbuatan orang-orang yang menjadi tanggungannya atau di sebabkan barang-barang di bawah pengawasannya. Apabila terjadi sengketa dalam menjalankan usaha antara konsumen dengan pelaku usaha atau jasa maka konsumen dapat menggugat pelaku usaha berdasarkan Pasal 45 ayat (1) UUPK.