Penerapan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Sistem Jaminan Produk Halal (Studi Kasus pada Home Industry Makanan Khas Aceh di Lampisang Kecamatan Peukan Bada Aceh Besar)

Sistem Jaminan Produk Halal (SJPH) merupakan suatu sistem manajemen yang disusun, diterapkan, dan dipelihara oleh perusahaan pemegang sertifikat halal untuk menjaga kesinambungan proses produksi halal sesuai ketentuan LPPOM MPU Aceh. SJPH adalah pedoman bagi LPPOM MPU Aceh dan pelaku usaha yang menyediakan produk untuk proses sertifikasi halal yang bertujuan untuk memberikan perlindungan ketentraman dan kepastian hukum kepada masyarakat. Pertanyaan penelitian dalam skripsi ini adalah mengapa pelaku usaha home industry makanan khas Aceh di Lampisang Kec.Peukan Bada belum melakukan sertifikasi halal ke LPPOM MPU Aceh, bagaimana penerapan Qanun Aceh No.8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal pada Home Industry makanan khas Aceh di Lampisang Kec. Peukan Bada Aceh Besar, serta bagaimana pengawasan dan sanksi hukum terhadap pelaku usaha home industry makanan khas Aceh yang belum bersertifikasi halal yang dilakukan oleh LPPOM MPU Aceh. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (library research) dan penelitian lapangan (field research). Jenis penelitian ini bersifat yuridis empiris. Hasil penelitian membuktikan bahwa sentra makanan khas Aceh di Lampisang Kec.Peukan Bada Aceh Besar belum memenuhi ketentuan dalam Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal, bahwa setiap produk yang diproduksi oleh pelaku usaha wajib bersertifikasi halal, namun pada kenyataan tidak satu pun home industry yang telah melakukan sertifikasi halal. Hal ini disebabkan adanya ketidaktahuan pelaku usaha terhadap sertifikasi halal, adanya anggapan besarnya biaya pengurusan dan anggapan bahwa pelaku usaha yang merupakan penduduk asli Aceh mustahil menggunakan barang-barang yang haram, serta kurangnya sosialisasi terhadap masyarakat dan tidak adanya ketegasan dari Pemerintah Aceh terkait dengan sertifikasi halal terhadap produk, sehingga hal tersebut menambah citra buruk penerapan Qanun Aceh No. 8 Tahun 2016 tentang Sistem Jaminan Produk Halal di Aceh.