Aplikasi Terhadap Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Dalam Pemerintahan Aceh (Studi Analisis Fatwa Majelis Permusyawaratan Ulama Aceh Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Hukum Game PUBG Dan Sejenisnya)

MPU sendiri berfungsi menetapkan fatwa yang dapat menjadi salah satu pertimbangan terhadap kebijakan pemerintahan dalam bidang pemerintah, pembangunan,pembinaan masyarakat dan ekonomi serta berwenang untuk memberikan fatwa baik diminta maupun tidak diminta terhadap persoalan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat,dan ekonomi dan memberikan arahan terhadap perbedaan pendapat pada masyarakat dalam masalah keagamaan. Dalam qanun nomor 13 tahun 2017 di sebutkan bahwa fatwa bersifat mengikat dan menjadi pertimbangan bagi pemerintah aceh. oleh sebab itu masalah yang ingin dikaji didalam penelitian ini terkait dengan bagaimana arti dari sifat mengikat yang terdapat dalam qanun nomor 13 tahun 2017 dan juga bagaimana tindak lanjut penerapa fatwa dilapangan. Metode penelitian yang dgunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode ini digunakan untuk mengungkapkan suatu keadaan maupun suatu objek dalam konteksnya, serta Menemukan makna atau pemahaman yang mendalam tentang suatu masalah yang dihadapi. Jenis penelitian yang digunakan adalah normatif empiris yang merupakan penelitian yang menggunakan studi kasus yang berupa produk perilaku hukum Sehingga didapatkan kesimpulan bahwa Sifat mengikat dalam qanun nomor 13 tahun 2017 sendiri itu berarti mengikat secara umum seluruh masyarakat aceh terhadap fatwa itu sendiri. Akan tetapi untuk menguatkan posisi fatwa didalam pemerintahan perlu ada aturan pelaksana atau qanun lebih lanjut.