Unsur-Unsur Delik Pidana dalam Kasus Pernikahan Siri (Studi Kasus di Kecamatan Mesjid Raya Kab. Aceh Besar).

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan dasar hukum yang kuat mengenai pengaturan dalam melaksankan dan menjalankan sebuah perkawinan agar terciptanya keluarga yang utuh dan sejahtera. Akan tetapi masih terdapat permasalahan perkawinan terkait pelaksanaan pernikahan siri yang dalam pelaksanaanya juga terdapat unsur delik pidana. Penelitian ini secara khusus dilakukan di Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar. Pertanyaan dalam penelitian ini adalah apa saja unsur-unsur delik pidana dalam kasus pernikahan siri, bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap delik pidana yang terjadi dalam pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar. Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif yang menghasilkan data deskriptif dan jenis penelitian lapangan (field research) yang menerapkan metode oberservasi,wawancara dan dokumentasi dalam metode pengumpulan data. Hasil analisis menujukkan bahwa masih terdapat delik pidana yang ada di dalam pernikahan siri yang terjadi di Kecamatan Mesjid Raya Aceh Besar seperti melaksanakan pernikahan tanpa izin dari istri pertama, melaksanakan pernikahan secara sadar padahal terdapat penghalang yang sah unsur ini berkaitan dengan Pasal 279 KUHP tentang kejahatahan terhadap asal-usul pernikahan, serta adanya delik pemalsuan surat yang menimbulkan kerugian yang bertujuan untuk mendapatkan izin agar dapat menikah lagi beriktan dengan Pasal 263 tentang pemalsuan surat. Munurut tinjauan hukum Pidana Islam delik yang terjadi dalam pernikahan siri tersebut merupakan jarīmah ta’zîr yang artinya setiap peraturan dan sanksi hukum di atur oleh penguasa atau undang-undang. Maka setiap delik ang terjadi dalam kasus pernikahan siri ini penyelesaian masalahnya diselesaiakan berdasarkan aturan yang telah ditentukan oleh Undang-undang.