Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD) Menurut Undang-undang Nmor 6 Tahun 2014 Tetang Desa

Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakatnya sendiri dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, Berdasarkan Ketatanegaraan Republik Indonesia, Desa memiliki hak otonom yang disebut Hak otonomi Desa, setiap Desa memiliki anggaran Dana Desa yang digunakan untuk kebutuhan Desa. Jumlah penggaran yang besar membuat munculnya kekhawatiran akan pengelolaan Anggaran Dana Desa sehingga terhambatnya program-program Desa seperti pembangunan sarana dan prasarana Desa. Rumusan Masalah dalam Penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan Anggaran Dana Desa(ADD) di Desa Pendere Saril dan bagaimana Analisis Yuridis Terhadap Pengelolaan Anggaran Dana Desa(ADD) di Desa Pendere Saril. Jenis penelitian ini tergolong Penelitian lapangan(field research) yang bersifat deskriptif analisis yaitu penelitian yang menuturkan dan menguraikan daya dari data primer melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen dan data sekunder dengan mengadakan studi pusaka (library research) berupa jurnal yang berhubungan dengan objek penelitian dokumen-dokumen resmi serta buku dan karya ilmiah lainnya. Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa pengelolaan ADD di Desa Pendere Saril secara umum masih kurang optimal, sehingga pemerintah kurang amanah dan tanggung jawab dalam pengelolaan anggaran Dana Desa, pemerintah Desa tidak menjalankan amanat yang ada pada UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Dilihat dari adanya beberapa pembangunan yang belum terlaksanakan, Serta tidak adanya transpansi dalam pengelolaan tersebut. Tinjauan Yuridis terhadap pengelolaan ADD Menurut UU No 6 Tahun 2014 yaitu pemerintah Desa diamanatkan harus mandiri dalam pengelolaan Dana Desa dengan sumber daya yang dimiliki, Namun pemerintah tidak menjalankan sesuai dengan peraturan tersebut.